Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa penerbitan Panda Bond yang bernilai sekitar 1 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 17,9 triliun merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pendanaan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap dolar AS.
Diversifikasi Sumber Pendanaan
Purbaya menjelaskan bahwa diversifikasi ini penting karena sebelumnya, sumber pendanaan global hanya mengandalkan dolar. Kini, pemerintah berusaha untuk memperluas sumber pendanaan ke negara-negara lain seperti Jepang, Australia, dan China. "Ini kan diversifikasi sumber pendanaan kita. Kan sebelumnya kalau global hanya dolar, kita diversifikasi ke Jepang maupun ke Australia, dan di China," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (23/7/2026).
Pemanfaatan Mata Uang Lokal
Dia juga menambahkan bahwa penggunaan mata uang yuan dalam transaksi dengan China dapat memperkuat skema transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT). Dengan demikian, diharapkan ketergantungan terhadap dolar AS dapat berkurang. "Dan saya akan pakai LCT, Local Currency Transaction. Sehingga mereka bayar Yuan, saya terima Rupiah di sini antarbank antar sentral bank," jelas Purbaya.
Strategi ini juga bertujuan untuk menjaga nilai tukar rupiah dengan mengurangi tekanan yang berasal dari kebutuhan terhadap dolar AS. "Rupiah akan cenderung menguat karena tekanan dari dolar ini. Jadi strategi itu memang sengaja dikembangkan untuk maksimalkan instrumen yang ada untuk menjaga nilai tukar rupiah," tambahnya.
Purbaya menyatakan bahwa penerbitan Panda Bond pada tahap awal dibatasi sekitar 1 miliar dolar AS untuk memperkenalkan instrumen tersebut kepada pasar. Pemerintah masih akan mengevaluasi hasil book building dari penerbitan ini sebelum memutuskan penerbitan selanjutnya dengan nilai yang lebih besar. Dana yang diperoleh dari penerbitan Panda Bond akan digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan defisit dan belanja pemerintah. Purbaya menekankan bahwa penerbitan ini merupakan bagian dari upaya untuk memperluas sumber pembiayaan pemerintah agar tidak terlalu bergantung pada pasar dolar AS.
