Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Pencapaian ini terjadi di tengah tantangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Said mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan angka pertumbuhan tersebut. Ia menekankan bahwa beberapa sektor strategis mulai menunjukkan indikasi perlambatan. "Ini menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia tetap terjaga," ujarnya.
Faktor Musiman Mendorong Pertumbuhan
Said menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan II banyak didorong oleh faktor-faktor musiman. Misalnya, masa libur sekolah pada bulan Juli berkontribusi pada peningkatan aktivitas di sektor akomodasi, makanan, dan minuman, yang mengalami pertumbuhan sebesar 10,6 persen. Selain itu, momentum penerimaan peserta didik baru dan kegiatan pendidikan tinggi juga meningkatkan permintaan layanan telekomunikasi, sehingga sektor informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 6,97 persen.
"Faktor musiman memberi kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Libur sekolah, aktivitas pendidikan, hingga mobilitas masyarakat selama periode tersebut mendorong sejumlah sektor jasa tumbuh cukup tinggi," jelasnya.
Peringatan terhadap Perlambatan Sektor Strategis
Said juga menyoroti pertumbuhan sektor listrik dan gas yang mencapai 10,81 persen. Capaian ini, menurutnya, dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan listrik selama musim kemarau yang panas serta kenaikan harga gas akibat konflik geopolitik global. Namun, di balik capaian positif ini, ia mengingatkan adanya perlambatan pada sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Pada triwulan I 2026, sektor ini tumbuh 5,04 persen, tetapi mengalami penurunan menjadi 4,52 persen pada triwulan II.
"Perlambatan industri pengolahan harus menjadi perhatian serius pemerintah," tegasnya. Sektor ini menyumbang sekitar 18,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap 13,5 persen tenaga kerja nasional, dan menjadi indikator utama dalam penciptaan lapangan kerja formal.
