Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan rencananya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis dunia dengan membangun bursa mineral dan komoditas di dalam negeri. Kebijakan ini ditujukan agar Indonesia tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga memiliki pengaruh dalam penentuan harga komoditas yang selama ini ditentukan oleh pasar luar negeri.
"Hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis," kata Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Jumat, 14 Agustus 2026.
Komoditas Utama Indonesia
Prabowo menjelaskan bahwa selama puluhan tahun, Indonesia telah menjadi salah satu produsen utama berbagai komoditas penting dunia, termasuk kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia sebagai pemilik komoditas untuk memiliki instrumen perdagangan sendiri agar dapat memiliki posisi tawar yang lebih kuat di pasar global. "Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027, kita akan memiliki Bursa Komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis," ujarnya.
Membangun Pasar yang Transparan
Menurut Prabowo, bursa yang akan dibangun ini akan menjadi dasar untuk pembentukan harga referensi Indonesia, yaitu harga acuan untuk berbagai komoditas utama ekspor. Pemerintah berupaya menciptakan pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dapat dipercaya oleh pelaku perdagangan internasional. Dengan demikian, para produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor dapat berinteraksi dalam satu sistem dengan data transaksi yang lebih terbuka.
Selain merencanakan bursa komoditas, pemerintah juga akan melanjutkan reformasi pasar modal melalui demutualisasi. Langkah ini, menurut Prabowo, bertujuan agar pasar modal Indonesia semakin memenuhi standar internasional dan membuka peluang bagi perusahaan rintisan serta pelaku usaha untuk mendapatkan tambahan modal dan memperbesar skala bisnis. "Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia," ucap Prabowo.
