JAKARTA – Ketepatan data kesejahteraan merupakan hal yang sangat penting, terutama ketika pemerintah menggunakannya untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima berbagai program perlindungan sosial. Kesalahan dalam klasifikasi desil dapat menyebabkan warga dengan kondisi ekonomi yang berubah tidak tercatat dengan benar.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyoroti masalah penentuan desil kesejahteraan masyarakat yang belakangan ini banyak dikeluhkan. Dia menekankan bahwa isu akurasi data tidak boleh mengakibatkan hilangnya hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan sosial.
Pentingnya Memperbaiki Data Kesejahteraan
Menurut Aria, meningkatnya sentimen negatif di media sosial menunjukkan bahwa masalah desil telah berkembang menjadi isu kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan sosial yang diterapkan pemerintah. “Angka 6.310 talks dengan sentimen negatif hampir 44 persen itu bukan sekadar noise media sosial, itu cerminan rasa tidak percaya warga terhadap sistem yang katanya dibangun untuk melindungi mereka,” ujarnya kepada wartawan.
Dia juga menjelaskan bahwa desil adalah posisi relatif seseorang atau rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan nasional. Oleh karena itu, posisi desil tidak secara mutlak menunjukkan seseorang tergolong kaya atau miskin. Namun, Aria meminta pemerintah untuk mengakui adanya masalah dalam akurasi data yang ada. Pembaruan data dinilai belum selalu mampu mengikuti perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang bisa berubah dengan cepat.
Mekanisme Sanggah yang Diperlukan
Salah satu contoh yang diungkapkan adalah masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), di mana kondisi ekonomi rumah tangga dapat menurun dengan cepat, sementara data yang digunakan pemerintah mungkin masih mencerminkan keadaan sebelum perubahan tersebut terjadi. Oleh karena itu, Aria meminta pemerintah untuk menyediakan mekanisme sanggah yang sederhana dan mudah diakses agar masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak sesuai dengan kondisi nyata dapat mengajukan koreksi.
Dia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam proses verifikasi data. Aparat di tingkat daerah dianggap lebih dekat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, sehingga dapat membantu memastikan bahwa data yang ada mencerminkan keadaan di lapangan. “Data boleh jadi dasar kebijakan, tapi jangan sampai kesalahan administratif merampas hak warga atas perlindungan sosial. Itu prinsip yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Aria menambahkan bahwa kesalahan klasifikasi dapat berimplikasi pada akses masyarakat terhadap berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan pendidikan untuk anak-anak. Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah tidak terburu-buru menggunakan data desil sebagai dasar pencabutan subsidi energi sebelum masalah akurasi data diselesaikan. Penerapan kebijakan harus disertai mekanisme koreksi agar perubahan kondisi ekonomi warga dapat segera diperhitungkan.
Masalah ini menunjukkan bahwa penggunaan data untuk penyaluran bantuan dan subsidi tidak hanya memerlukan basis data yang terukur, tetapi juga mekanisme pembaruan dan koreksi yang mampu mengikuti perubahan kondisi masyarakat.
