SOLO -- Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, resmi membuka pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk Sekolah Rakyat pada Selasa (14/7/2026). Pemerintah telah mengalokasikan anggaran operasional sekitar Rp 4 triliun untuk mendukung program pendidikan ini.
Gus Ipul menjelaskan bahwa anggaran tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan operasional pendidikan. Dari perhitungan awal, biaya operasional per siswa diperkirakan berkisar antara Rp 3 juta hingga Rp 4 juta setiap bulan. "Indeksnya masih terus kami hitung, tetapi sekurang-kurangnya sekitar Rp 3 juta sampai Rp 4 juta per siswa per bulan," ungkapnya di Sekolah Rakyat Sragen.
Rincian Penggunaan Anggaran
Menurut Gus Ipul, dana operasional yang disiapkan tidak termasuk biaya pembangunan gedung sekolah, yang akan dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum secara terpisah. "Untuk tahun ini, alokasinya kira-kira untuk 45 ribu siswa. Anggaran operasional secara keseluruhan kurang lebih Rp 4 triliun," tambahnya.
Saat ini, jumlah peserta didik yang terdaftar di Sekolah Rakyat terus meningkat, dengan total 28.478 siswa yang telah diterima, terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Target awal adalah mencapai 43.346 siswa pada tahun pertama penyelenggaraan, dengan rincian 6.305 siswa di SD, 11.186 siswa di SMP, dan 11.077 siswa di SMA.
Pengawasan dan Kriteria Penerimaan Siswa
Gus Ipul menekankan bahwa anggaran operasional akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk gaji tenaga pendidik, pemeliharaan fasilitas, dan proses belajar mengajar. Semua penggunaan anggaran akan diawasi melalui mekanisme pertanggungjawaban yang telah ditetapkan oleh pemerintah. "Ada mekanismenya. Setiap uang yang dikeluarkan negara harus dipertanggungjawabkan. Jadi ada perhitungannya," tegasnya.
Program Sekolah Rakyat ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang termasuk dalam kelompok Desil 1 dan Desil 2. Proses penerimaan siswa dilakukan dengan pemadanan data dan verifikasi berlapis untuk mencegah praktik penitipan. "Siapa saja boleh bersekolah di sini selama memenuhi kriteria. Nanti ada BPS yang melakukan pendataan bekerja sama dengan bupati atau wali kota. Jadi tidak bisa ada praktik titip-menitip," jelasnya.
Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur Sekolah Rakyat, dengan target pembangunan gedung permanen di 104 lokasi di berbagai daerah tahun ini. Setiap sekolah direncanakan dapat menampung jumlah siswa yang lebih banyak, dari sekitar 1.000 menjadi 2.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. "Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Untuk tahun ini ada 19 gedung permanen yang telah siap menyelenggarakan MPLS hari ini," pungkasnya.
