JAKARTA – Kartu Kredit Indonesia (KKI) dianggap memiliki kesempatan untuk bersaing dengan kartu kredit yang berprinsip asing dalam transaksi di dalam negeri. Namun, keberhasilan KKI dalam memperluas penggunaannya tidak hanya bergantung pada biaya transaksi, tetapi juga pada kemudahan akses bagi masyarakat untuk menggunakan layanan kartu kredit.
Pergeseran Pemrosesan Transaksi
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menjelaskan bahwa KKI pada dasarnya berfungsi untuk mengalihkan pemrosesan transaksi kredit dari sistem switcher asing ke jaringan nasional. “Sebenarnya sama GPN (Gerbang Pembayaran Nasional), KKI ini hanya memindahkan pemrosesan transaksi kredit dari switcher asing ke nasional,” ungkap Huda.
Menurut Huda, saat ini, transaksi kredit masih didominasi oleh switcher asing seperti Mastercard dan Visa. Penggunaan KKI, seperti halnya GPN, juga terbatas hanya untuk transaksi domestik. “Jadi untuk keperluan transaksi domestik, saya rasa KKI bisa bersaing. Harga switching-nya pun juga seharusnya lebih murah jika menggunakan KKI dibandingkan yang swasta asing,” tambahnya.
Kebutuhan Terhadap Kartu Kredit Asing
Meskipun demikian, Huda mengakui bahwa kebutuhan akan Visa dan Mastercard tetap ada, terutama karena masyarakat sering menggunakan kartu kredit untuk transaksi internasional. “Masalahnya adalah orang yang mengajukan kartu kredit biasanya digunakan untuk di luar negeri. Artinya, kebutuhan untuk menggunakan Visa dan Mastercard tetap akan ada,” jelasnya.
Huda menekankan bahwa tantangan utama KKI terletak pada akses masyarakat terhadap kartu kredit. Ia menilai proses pengajuan kartu kredit saat ini masih dianggap sulit dan memakan waktu yang lama. “Akses ke kartu kredit selama ini susah dilakukan oleh masyarakat. Ada yang tiga minggu, ada yang juga ketolak. Makanya, mereka lari ke BNPL, atau pindar,” ujarnya.
Untuk memperluas penggunaan kartu kredit, Huda berpendapat bahwa KKI perlu menawarkan akses yang lebih mudah, terutama bagi masyarakat dari segmen menengah ke bawah. Namun, kemudahan akses tersebut harus tetap disertai dengan kualitas penilaian kredit yang baik untuk menghindari risiko gagal bayar yang tinggi. “Ketika ingin memperluas cakupan sektor keuangan ke nasabah segmen menengah ke bawah, KKI harus bisa bersaing dengan cara mempermudah akses. Namun demikian, harus diimbangi dengan kualitas penilaian juga agar tidak terjadi gagal bayar yang tinggi,” tegasnya.
